Menyoal Impor Film di Indonesia (2)

15 May 2011 § 8 Comments

Esai

Kenaikan Pajak Film Impor untuk Perfilman Nasional yang Lebih Berkualitas*

oleh: Erin N, Ibnu M, Qori S

Surat Edaran Dirjen Pajak pada tanggal 10 Januari 2011 memicu terjadinya perselisihan antara pemerintah (sebagai pelaksana peraturan pajak tersebut) dan Motion Pictures Association atau disingkat MPA (sebagai produsen film-film besar Hollywood). MPA menganggap isi surat edaran tersebut merupakan aturan yang tidak lazim dan dan tidak pernah ada dalam praktik bisnis film di seluruh dunia. Surat edaran tersebut, menurut mereka, berisi tentang aturan dan penafsiran baru dari Dirjen Pajak atas peraturan bea masuk lama, yaitu Bea Masuk atas Hak Distribusi. Hal itulah yang kemudian menyebabkan MPA hengkang dari Indonesia dan tidak menayangkan film-film yang mereka distribusikan di seluruh bioskop Indonesia.

MPA menganggap bahwa aturan itu tidak lazim karena film impor dianggap sebagai ”barang impor” sehingga penghasilan yang dibayarkan oleh importir berupa royalti yang dikenai PPh 20 persen. Yang mereka pahami adalah film bioskop tidak sama dengan barang dagangan sebagaimana produk garmen, otomotif maupun produk lainnya. Multitafsir inilah yang kemudian menjadi polemik atas tayangan film impor di bioskop Indonesia. Akibatnya, sejak tanggal 17 Februari lalu bioskop-bioskop di Indonesia tidak bisa lagi memutar film-film Hollywood milik sejumlah produsen besar anggota MPA.

Kalau MPA berbicara tentang tidak lazimnya memasukkan komponen royalti dalam penghitungan pajak film, hal itu sebetulnya keliru.        Kebijakan ini telah ada dan diatur dalam Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Thomas Sugijata, mengatakan pada suatu kesempatan, “WTO mengungkapkan bahwa selain nilai dari rol film, mesti ditambahkan (komponen) royalti.”

Selain itu, langkah memasukkan royalti tersebut juga atas permintaan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional. Hal itu terkait atas nilai pabean film impor yang terlalu rendah. Selama ini, nilai pabean film impor hanya US$ 0,43 per meter rol film atau sekitar US$ 1.290 untuk satu rol film. Padahal, produsen lokal perlu ongkos jauh lebih besar untuk menghasilkan satu judul film.

Pada dasarnya, surat edaran yang dikeluarkan Dirjen Pajak tersebut hanyalah penegasan bagi pengimpor film untuk membayar pajak. Hal ini dimaksudkan agar pengimpor film membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku karena sampai sekarang importir film masih menunggak bea masuk atas dasar hak royalti dan bagi hasil. Mereka hanya membayar bea masuk berdasarkan harga cetak salinan film. Hal ini terkuak setelah melihat hasil audit yang dilakukan pemerintah pada tahun 2010.

Kenaikan pajak impor film mempunyai banyak keuntungan, baik bagi negara maupun bagi perfilman lokal. Salah satu yang menjadi alasan dinaikkannya pajak impor ini adalah agar pajak untuk membuat film lokal lebih kecil—atau paling tidak setara—dengan pajak untuk membeli film impor. Dengan kenaikan ini pemerintah diharapkan dapat berlaku adil dalam menetapkan aturan perfilman di Indonesia sehingga persaingan film lokal dan film impor menjadi lebih sehat.

Selain itu, dana pajak tersebut nantinya bisa dialokasikan ke dunia perfilman nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas film nasional itu sendiri. Alokasi pajak tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan perfilman nasional, contohnya membangun perpustakaan film untuk keperluan riset, laboratorium, studio film, atau sekolah perfilman. Kalau ini dijalankan, bukan tidak mungkin film-film karya anak bangsa bisa bersaing dengan film impor. Jadi, pajak film impor ini pada akhirnya digunakan untuk memajukan dunia perfilman Indonesia.

Hendaknya tidak hanya pemerintah yang menjalankan aturan ini, tetapi juga semua pihak harus ikut serta dalam mengawasi kebijakan ini agar tidak menjadi omong kosong belaka. Insan film nasonal Indonesia harus lebih cermat dan berani dalam mengawasi pelaksanaan setiap aturan yang dibuat pemerintah sehingga dapat dijalankan dengan optimal.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah keterbukaan atas dana pajak impor tersebut. Kebiasaan yang sering terjadi adalah pemerintah tidak transparan dalam membuka aliran pajak yang mereka dapat dari para Wajib Pajak. Itulah yang kemudian dipermasalahkan insan perfilman karena sampai saat ini masih minim bantuan terhadap pendidikan film di Indonesia. Seharusnya dana tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur yang dapat menunjang pendidikan film sehingga menghasilkan film-film berkualitas. Selain itu, pemerintah harus memiliki mekanisme pengembalian pajak  tersebut ke sebuah badan pengembangan perfilman supaya dana pajak tersebut mudah terpantau penggunaannya.

Hal terakhir yang menjadi masalah dan sering menjadi polemik berkepanjangan adalah kurangnya sosialisasi atas peraturan-peraturan tersebut kepada masyarakat luas. Riweuhnya masalah film ini sedikit banyak merupakan dampak dari tidak giatnya pemerintah dalam memberikan pengertian serta informasi yang jelas mengenai teknis dan deskripsi kebijakan pajak tersebut. Terkadang perdebatan-perdebatan yang terjadi malah keluar dari substansi akibat lemahnya pengetahuan atas aturan-aturan itu.

Kebijakan kenaikan pajak tetap harus dilaksanakan. Hal itu merupakan perwujudan nyata dalam menaati peraturan pajak yang ada serta mendukung kemajuan perfilman nasional.  Dalam pelaksanaannya pun diperlukan komitmen dari pemerintah untuk melakukan transparansi. Namun pengoptimalan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan tercapai jika tidak dibarengi dengan pengawasan dari seluruh elemen masyarakat, terutama dari pihak-pihak yang terkait dengan dunia perfilman.

Data Pustaka:

Tempo Interaktif. 2011. “Royalti Film Impor Sesuai WTO”. http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/02/22/brk,20110222-315056,id.html. Diakses pada tanggal 27 April 2011 pk. 18.36 WIB.

Kompas.com. 2011. “Importir Film Menunggak Royalti sejak 1995”. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/22/03454529/Importir.Film.Menunggak.Royalti.sejak.1995. Diakses pada tanggal 27 April 2011 pk. 17.46 WIB.

Kompas.com. 2011. “Aturan Perfilman Harus Lebih Sehat”. http://entertainment.kompas.com/read/2011/02/20/09155953/Aturan.Perfilman.Harus.Lebih.Sehat. Diakses pada tanggal 27 April 2011 pk. 18.32 WIB.

Kompas.com. 2011. “Menbudpar: Pajak Film Impor Bisa Turun”. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/23/19055121/Menbudpar.Pajak.Film.Impor.Bisa.Turun. Diakses pada tanggal 27 April 2011 pk. 16.26 WIB.

filmindonesia.or.id. 2011. “Noorca Massardi: Film Nasional Mati Jika Bioskop Mati”. http://filmindonesia.or.id/post/noorca-massardi-film-nasional-mati-jika-bioskop-mati. Diakses pada tanggal 27 April 2011 pk. 17.26 WIB.

filmindonesia.or.id. 2011. “Kemana Pajak itu Pergi?” http://filmindonesia.or.id/post/kemana-pajak-itu-pergi

_____________
*Esai ini dibuat sebagai syarat mengikuti lomba debat Bahasa Indonesia dalam Olimpiade Ilmiah Mahasiswa FIB UI 2011.

Tagged: , , , , ,

§ 8 Responses to Menyoal Impor Film di Indonesia (2)

  • anonymous says:

    Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas film nasional itu sendiri

    mana buktinya? udah berjalan tiga bulan film asing diboikot yang ada judul2 film lokal tuh makin nyeleneh. isinya gak mutu (tanpa ditonton juga udah kebaca). lalu yang dimaksud kualitas meningkat itu yg kayak gimana sih? kalo emang mau membuat persaingan film lokal dan import lebih sehat ya gak gitu juga kali alesannya. lagian kenapa bisa awalnya pajak thd film lokal bisa lebih besar dari yang import? atas kebijakan apa waktu itu? salahnya siapa?

    intinya, gua sebagai warga negara indonesia juga merasa dirugikan karena tidak bisa menikmati weekend dengan film2 bermutu. abis, yang lokal begitu, sih. *eh,*

    semoga masalah ini segera mendapatkan jalan keluarnya, sehingga tak perlulah gue ketinggalan The Wimpy Kid Movie Diary lagi. sekian.

  • ibnumarogi says:

    Oke, jadi begini penjelasannya.

    Sprti yg gua blg, tujuan dr itu semua adl peningkatan kualitas film nasional. Nah, sedangkan yg kita lihat saat ini adl pelaksanaan TEKNIS yg tak berjalan semestinya. Niatnya bagus, eksekusinya NOL BESAR.

    Kalau bicara soal pajak film yg berbeda antara film lokal dan impor, itu adl permasalahan teknis lain. Sedikit byk ini menyangkut masalah kebijakan yg tak dilaksanakan dg taat. Dan ya, ini salah PELAKSANA KEBIJAKAN.

    Jika melihat lagi paparan yg telah gua berikan, ini menyangkut ketaatan atas aturan yg telah dibuat (sudah baca postingan yg pertama?).

    Untuk itu, perlu adanya itikad baik, baik itu dari pemerintah, masyarakat (kita mengkritisi kebijakan pemerintah dg cara seperti ini), dan para insan perfilman.

    Sekian.

  • ibnumarogi says:

    Oh, ya. Dan gua, sbg masyarakat yg suka nonton bioskop, benci negara kita terisolasi dari film2 blockbuster! *sigh*

  • anonymous says:

    udah, postingan pertama udah gw baca duluan.
    nah, Pelaksana Kebijakan yang dodol, yang ngerasain si masyarakat Indonesia keseluruhan. giliran agak terkuak dikit masalah ‘keuntungan’ yang harusnya bisa didapat lebih banyak oleh mereka, baru deh gitu dibuat ribet kayak gini? setau gue ya, ini awalnya emang dari curhatannya Hanung soal pajak film lokal yang lebih besar drpada film import. tapi maksut die tuh bukannya nyuruh naekin pajak film import juga. (untung yang ngomong sutradara bermutu. kalo kagak gw hina2 deh pasti). ya, mungkin krn Hanung itu memang sutradara yg produktif menghasilkan film agak terbebani juga dia sama masalah pajak itu. dan gak bisa ditampik, ini semua emang awalnya gara2 curhatan dia itu. sialnya, curhatan ini berkaitan dengan badan negara yang-ah, kata apa si yang tepat-ribet deh pokoknya.

    :berduka:

    • ibnumarogi says:

      Gua ga bisa berkata-kata lagi. Itu memang kebenarannya. Geblek banget yang kayak begini, nih.

      By the way, Hanung memang tidak bermaksud nyuruh naekin pajak film impor juga. Dan kenyataannya pemerintah kagak naikin pajak. Pemerintah hanya sedang bertindak sesuai aturan, yang mana pengimpor film belum bayar tunggakan pajaknya dalam satu dekade ini. Sedangkan masalah ‘surat edaran’ dianggap MPA adalah peraturan baru. Nah, penafsiran inilah yang jadi polemik. Ya riweuhlah sekarang jadinya. Kita, masyarakat pencinta film bioskop yang jadi korbannya.

      • anonymous says:

        so, it’s all about money.😐

        help! gua mau nonton film berkualitaaaaassss………..

  • pethakilan says:

    *manggut2*

    ^^V

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Menyoal Impor Film di Indonesia (2) at B e r s a n t a i S e j e n a k . . ..

meta

%d bloggers like this: